Kementerian ESDM Minta Lahan Eks Tanito Harum Dikembalikan ke Negara

Today.id | Jakarta – Kontrak PT Tanito Harum berakhir pada 14/1/2019. Dengan berakhirnya kontrak tersebut, Kementerian ESDM meminta lahan dikembalikan ke negara.

Dilansir dari bisnis.com, Kementerian ESDM menyatakan lahan bekas tambang PT Tanito Harum yang kontraknya sudah habis dikembalikan ke negara sesuai regulasi yang berlaku.

PT Tanito Harum sudah tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan operasinya. Oleh karena itu, lahan bekas tambangnya harus dikembalikan ke negara.

Editors’ picks

    Berhenti beroperasinya tambang Tanito Harum tidak akan terlalu berpengaruh terhadap penerimaan negara. Walaupun tidak memberikan angka pasti, dengan banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada pada operasi produksi, penerimaan negara diyakini tidak akan terganggu.

    Ada tujuh PKP2B yang segera berakhir kontraknya dalam lima tahun mendatang, yakni PT Kendilo Coal Indonesia pada 2021, PT Kaltim Prima Coal pada 2021, PT Multi Harapan Utama pada 2022, PT Arutmin Indonesia pada 2020, PT Adaro Indonesia pada 2022, PT Kideco Jaya Agung pada 2023, serta PT Berau Coal pada 2025.

    Sebelumnya, Kementerian ESDM memaparkan ada dua opsi kelanjutan operasi di atas lahan PKP2B yang kontraknya habis. Pertama, perubahan status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hasil perpanjangan langsung dari PKP2B sebelumnya. Kedua, IUPK dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

    Untuk IUPK Perpanjangan dari PKP2B, pengaturannya ada dalam ketentuan peralihan pasal 169 dan 171 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sementara untuk IUPK dari WPN, pengaturannya ada dalam batang tubuh UU No. 4/2009 di pasal 27 dan 74. (RED)

    Sumber: bisnis.com

    Topic:

    Just For You