Tagar Tolak Omnibus Law Menggema di Sosial Media Mahasiwa

TODAY.ID-Tagar #TolakOmnibusLaw atau #BatalkanOmnibusLaw menggema di Twitter sebagai respon warganet usai Omnibus Law di tingkat I oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI selesai dibahas.

Pada Senin 5 Oktober 2020, akun @UGMBergerak merilis cuitan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja.

"Sikap Aliansi Mahasiswa UGM masih sama, yakni menolak RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dan meminta batalkan pengesahannya! #BatalkanOmnibusLaw #JegalSampaiGagal #MosiTidakPercaya," tulis akun @UGMBergerak.

Pengguna Twitter lain juga ikut menyuarakan penolakan terhadap RUU ini, seperti cuit akun @Gandjar_Bondan.

"Kesepakatan untuk meloloskan RUU Cipta Kerja dalam waktu relatif cepat membuktikan bahwa Pemerintah dan DPR disiplin menerapkan protokol saat pandemi: pakai masker dan jaga jarak"

"Maskernya menutupi telinga dan jaga jarak dengan rakyatnya. Selamat pagi!," tulis akun @Gandjar_Bondan.

Tidak ketinggalan politisi Partai Demokrat Hinca Panjaitan ikut bersuara lewat akun twitternya, @hincapandjaitan.

Menurutnya, RUU Cipta Kerja cacat substansi, dan tidak urgen.

"RUU Cipta Kerja: Cacat substansi, nir urgensi. Mari semua, terus monitor!," tulis @hincapandjaitan.

Aktivis Ulil Abshar Abdallah juga menolak RUU Cipta Kerja.

Melalui akun twitternya, @ulil, ia mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja menuai banyak penolakan dari berbagai kalangan dan harus memihak mereka yang sebagian besar berasal dari rakyat kecil.

"Saya sudah tidak di partai manapun sekarang. Tapi saya mendukung dua partai ini untuk menolak RUU Cipta Kerja"

"Jika sebuah RUU ditolak kaum perempuan, buruh, aktivis lingkungan, berarti memang ada masalah di dalamnya. Secara moral-etis, kita sebaiknya berpihak pada kaum kecil," tulis akun @ulil.***

Cuitan seperti ini juga di lontarkan oleh berbagai Mahasiswa di Republik Indonesia,salah satunya Mahasiswa STIE Dr Khez Muttaqien Purwakarta Jawa Barat,dilansir dari SW Presiden Mahasiswa STIE Dr Khez Muttaqien Muhammad Abdul Fauzi bahwa RUU, "Pada hari ini senin 5 oktober 2020 perwakilan rakyat kita, pemerintah kita, sudah mengesahkan suatu kebijakan, suatu RUU CILAKA yang justru bertolak belakang dengan keadilan rakyat & justru menyengsarakan rakyat. Apakah kita mahasiswa yang mempunyai peran & fungsi sebagai agent of change, agent of social control akan diam saja??Bila rakyat mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan maka hanya ada satu kata : LAWAN (Puisi Wiji Thukul, Peringatan)". (Kontributor Purwakarta)